Khatulistiwaindonesia.com | Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Peraturan ini terbit pada tanggal 19 Januari 2024 serta mulai berlaku sejak masa pajak Januari 2024. Aturan ini merupakan peraturan
pengganti atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013.(13/02/2024)

PER-2/PJ/2024 mencakup beberapa pengaturan terkait pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26. “Dengan aplikasi e-Bupot 21/26, kini pemberi kerja tidak harus datang ke kantor pajak untuk lapor SPT. Pelaporan SPT yang sebelumnya harus dilakukan di kantor pajak dengan cara mengunggah dokumen di TPT, kini dapat dilakukan dari mana saja melalui koneksi internet,” ujar Dwi selalu Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun pokok pengaturan PER-2/PJ/2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Pokok Pengaturan
Penjelasan

Aplikasi Pelaporan

• Adanya perubahan aplikasi pelaporan elektronik, dari aplikasi
  berbasis desktop (e-spt) ke aplikasi berbasis web (e-Bupot
  21/26).
• Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dan SPT
  Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dalam bentuk Dokumen
  Elektronik dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot 21/26 yang
  telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
• SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dalam bentuk
  Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani secara
  elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik, disampaikan oleh
  Pemotong Pajak melalui:

a) Aplikasi e-Bupot 21/26 di laman milik Direktorat Jenderal Pajak

b) Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan sebelumnya belum diatur.

• Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dan SPT
  Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dibuat dan dilaporkan
  dalam bentuk formulir kertas atau dokumen elektronik.

Bentuk dan Tanda Tangan

• Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dan SPT
  Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang dibuat dalam
  bentuk:

a) Formulir kertas ditandatangani Pemotong Pajak dan dibubuhi cap

b) Dokumen Elektronik ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik.

Ketentuan lebih lengkap dapat dilihat pada Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
(Perdirjen Pajak) Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Salinan tersebut dapat diakses dan diunduh dari laman landas pajak.go.id.

PajakKuatAPBNSehat